7:58 pm - Wednesday April 23, 2014

Rawan Konflik, Kapolda Turun ke Register 45

Sunday, 28 July 2013, 16:00 | Utama | 0 Comment | 79078 Views
by ipank

MESUJI – Potensi konflik di kawasan Register 45, Sungai Buaya, Mesuji, diam-diam menarik perhatian Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko. Didampingi sejumlah pejabat teras Polda Lampung, Heru mengunjungi tim sosialisasi dan penertiban hutan kawasan Register 45 kemarin. Dalam kunjungan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, Heru sempat mengapresiasi kinerja tim yang telah melakukan sosialisasi ke warga yang merambah Register 45.

kawasan register 45Plt. Kepala Dinas Kehutanan Mesuji Murni, S.P., M.H. mengatakan, kunjungan Kapolda guna memantau kinerja tim penertiban. Heru menilai, pekerjaan tim yang telah masuk ke kawasan Register 45 dan memberi tahu tentang hal-hal yang melanggar aturan merupakan kemajuan yang sangat signifikan. ’’Pak Kapolda melihat hasil tim cukup baik, karena sosialisasi dapat berjalan baik dan lancar,” katanya kepada Radar Lampung kemarin.

Berbagai langkah yang telah dilakukan, menurut Murni, juga telah memperoleh kemajuan. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa yang mereka lakukan merupakan hal yang salah dan melanggar undang-undang. Selain itu, ada juga yang merasa tertipu sehingga mereka kebingungan akan ke mana jika memang kelak ditertibkan. ’’Ada juga yang ngotot benar-benar nggak mau pindah karena mereka merasa membeli,” ujarnya.

Yang dilakukan tim, menurut Murni, adalah memberikan pemahaman kepada warga yang merambah bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah salah. Karena itu, tim akan mengembalikan fungsi hutan. Sebab, selama perambahan melanda Mesuji, dua bencana besar terjadi. Yakni banjir di Kecamatan Wayserdang dan banjir di Kecamatan Mesuji Timur. Hal itu lantaran daya serap tanaman berkurang drastis setelah sekitar 20 ribuan hektare lahan telah gundul akibat dirambah warga.

Dihubungi terpisah, Kapolres Mesuji AKBP Trisna mengatakan, pihaknya akan kembali bergerak mulai Senin (29/7) hingga 4 Agustus 2013. ’’Kini memang tim tengah melakukan sosialisasi. Sedangkan Polri melakukan pengamanan,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. juga sempat menanggapi misi Tim Penertiban Kawasan Register 45 yang belakangan dikabarkan mendapat perlawanan dari warga setempat.

Menurut Oedin –sapaan akrab Sjachroedin Z.P.–, pemprov dibantu pihak terkait semaksimal mungkin berupaya mensterilkan kawasan itu dari hunian masyarakat. Sebab, hal itu sudah menjadi mandat undang-undang bahwa Register 45 adalah kawasan hutan lindung yang harus dilestarikan.

Sebagai bentuk keseriusan, pemprov pun siap berkoordinasi ke pemerintah pusat untuk menambah anggota tim itu. Untuk jumlah, belum dapat dipastikan karena sekarang ini pemprov tengah memantau kinerja tim yang ada saat ini.

’’Karena ini merupakan misi yang wajib diselesaikan, penambahan tenaga bisa kita usulkan. Kini kita pantau dahulu. Kalau memang tim yang ada mengalami kesulitan, kenapa tidak kita usulkan penambahan ke pemerintah?” ujar Oedin.

Tim yang terdiri unsur Pemprov Lampung, polda, TNI/Korem 043 Garuda Hitam, polisi kehutanan, dan Satpol PP Mesuji itu bakal melakukan penertiban hingga 5 Agustus 2013.

Personel yang terlibat sekarang ini berjumlah 461 orang. Terdiri unsur pimpinan sebanyak 30 orang, sekretariat tim (8 personel), tim sosialisasi (28 personel), bidang pengamanan sosialisasi (300 personel), tim intelijen (50 personel), bidang penegak hukum (37 personel), dan bidang logistik (8 personel).

Sebelumnya, Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan, operasi itu bersifat sosialisasi edukasi. Karena itu, tim semaksimal mungkin menghindari bentrok fisik dengan para perambah yang kini jumlahnya telah mencapai 17.569 jiwa dari 8.784 kepala keluarga (KK) yang ada di Register 45.

’’Dengan tim gabungan ini, diharapkan masyarakat yang ada di sana segera sadar bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bertentangan dengan hukum yang berlaku,” ujarnya usai melepas tim gabungan itu di Balai Keratun beberapa waktu lalu.

Operasi itu digelar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor: G/432/III.16/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Pembentukan Tim Kerja Perlindungan Hutan Provinsi Lampung.

SK ini terbit dengan memperhatikan SK Menteri Kehutanan RI No. 338/Menhut-IV/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pembentukan Tim Operasi Gabungan Penertiban Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji.

Dalam hal ini, Joko menampik adanya kesan pemaksaan dalam pelepasan para personel itu. Menurutnya, waktu pelepasan itu sudah sesuai skedul awal.     ’’Kami justru berharap dengan bulan puasa, semuanya bisa terselesaikan dengan kepala dingin. Jangan di balik karena lapar mudah marah. Semua harus bisa mengendalikan hawa nafsu dan amarahnya,” ujar Joko.

Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA BA 29 Tahun 2013 Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan RI. Dengan besar anggaran Rp2,16 miliar. Namun, tidak sepeser pun penganggaran diperuntukkan ganti rugi para perambah.

Terkait mereka yang mengaku telah membeli lahan, hal itu akan ditinjau kembali nanti. ’’Perkara mereka beli, mungkin itu karena mereka tertipu. Nanti kita lihat lagi. Yang pasti, jadikan suatu pengalaman saja bagi mereka. Toh, pemerintah sudah membuka peluang dengan adanya suatu hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan sebagainya,” ungkapnya. (fei/sur/p6/c2/fik)

Leave a reply

You must be Logged in to post comment.

Categories