10:13 pm - Thursday April 24, 2014

Penertiban Warga Register 45 Mesuji Terancam Bentrok

Saturday, 20 July 2013, 14:36 | Utama | 0 Comment | 2018 Views
by ipank

BANDARLAMPUNG – Tim Penertiban Kawasan Register 45 Sungai Buaya, Mesuji, akhirnya turun untuk mengeluarkan para perambah di wilayah tersebut. Tim yang terdiri unsur Pemprov Lampung, polda, TNI/Korem 043 Garuda Hitam, polisi kehutanan, serta Satpol PP Mesuji itu bakal melakukan penertiban hingga 5 Agustus 2013.

    Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said mengatakan, operasi tersebut bersifat sosialisasi edukasi. Karenanya, tim semaksimal mungkin menghindari bentrok fisik dengan para perambah yang kini jumlahnya telah mencapai 17.569 jiwa dari 8.784 kepala keluarga (KK) yang ada di Register 45.

    ’’Dengan tim gabungan ini, diharapkan masyarakat yang ada di sana segera sadar bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bertentangan dengan hukum yang berlaku,” ujarnya usai melepas tim gabungan tersebut di Balai Keratun kemarin.

    Operasi itu digelar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor: G/432/III.16/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Pembentukan Tim Kerja Perlindungan Hutan Provinsi Lampung.

    SK ini terbit dengan memperhatikan SK Menteri Kehutanan RI No. 338/Menhut-IV/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Pembentukan Tim Operasi Gabungan Penertiban Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji.

    Personel yang terlibat berjumlah 461 orang. Terdiri unsur pimpinan sebanyak 30 orang, sekretariat tim (8 personel), tim sosialisasi (28 personel), bidang pengamanan sosialisasi (300 personel), tim intelijen (50 personel), bidang penegak hukum (37 personel), serta bidang logistik (8 personel).

    Dalam hal ini, Joko menampik adanya kesan pemaksaan dalam pelepasan para personel tersebut. Menurutnya, waktu pelepasan itu sudah sesuai skedul awal.     ’’Kami justru berharap dengan bulan puasa, semuanya bisa terselesaikan dengan kepala dingin. Jangan di balik karena lapar mudah marah. Semua harus bisa mengendalikan hawa nafsu dan amarahnya,” ujar Joko.

    Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA BA 29 Tahun 2013 Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan RI. Dengan besar anggaran Rp2,16 miliar. Namun, tidak sepeser pun penganggaran diperuntukkan ganti rugi para perambah.

    Terkait mereka yang mengaku telah membeli lahan, hal tersebut akan ditinjau kembali nanti. ’’Perkara mereka beli, mungklin itu karena mereka tertipu. Nanti kita lihat lagi. Yang pasti, jadikan suatu pengalaman saja bagi mereka. Toh, pemerintah sudah membuka peluang dengan adanya suatu hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan sebagainya,” pungkas dia. (sur/p3/c1/ary)

Leave a reply

You must be Logged in to post comment.

Categories